TERNATE, KAIDAH MALUT – Anggota DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mengajak masyarakat untuk memilih Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan, dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Maluku Utara, pada 27 November 2024 mendatang.
“Saya Irine Yusiana Roba, mengajak bapak/ibu sekalian, mendukung Paslon nomor 1 untuk Maluku Utara yang lebih baik,” kata anggota DPR RI Dapil Maluku Utara itu, pada Selasa, 22 Oktober 2024.
Irine mengatakan, Maluku Utara punya potensi yang sangat besar. Hanya butuh diarahkan lewat kepemimpinan yang tepat. “Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan siap membawa semangat baru untuk selamatkan Maluku Utara,” ujar Irine.
Menurut anggota DPR RI tiga periode dari PDI-P ini, Husain-Asrul adalah figur yang tepat. Karena itu, ini kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan arah Maluku Utara. “Pilih nomor satu untuk mewujudkan Maluku Utara lebih maju, sejahtera, dan berulat. Merdeka!” pungkasnya. (*)
Ambon (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dapil Maluku Saadiah Uluputty meminta pemerintah pusat agar dapat memberdayakan masyarakat adat di Maluku sehingga lebih sejahtera. “Masyarakat adat terutama di Maluku harus diberdayakan dengan memberikan mereka kesempatan untuk mengelola sumber daya alam mereka secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” kata Saadiah Uluputty, usai mendengar aspirasi Gerakan Rakyat Kawal Masyarakat Adat (Gerak Masa) yang berdemonstrasi di Kawasan Bundaran Patung Leimena, Poka, Ambon, Jumat.
Aksi damai tersebut dilakukan untuk mendesak Presiden Prabowo-Gibran agar di masa pemerintahannya lebih tegas dan konsisten mengakui, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat.
“Tadi saya lewat dan ketika melihat mereka sedang melakukan aksi, saya turun untuk mendengar langsung apa yang mereka sampaikan. Dan memang benar, terkait hak-hak masyarakat adat ini penting untuk disuarakan,” ujar politikus dari Partai Keadilan Sejahtera.
Dengan seruan ini, Saadiah berharap pemerintah dapat lebih responsif dalam menangani isu-isu yang dihadapi masyarakat adat dan berkomitmen untuk menciptakan program-program yang bermanfaat bagi mereka.
“Karena berbicara masyarakat adat mereka sering dimarjinalkan. Tidak diberi ruang untuk hidup sejahtera di tanah mereka sendiri. Dan saya mendorong apabila ada kawasan-kawasan konservasi atau hutan-hutan milik negara masyarakat adat juga bisa dilibatkan untuk menjaganya,” jelas Saadiah.
Ia juga berharap, kepada presiden atau masa kepemimpinan yang baru nantinya dapat lebih menaruh perhatian kepada masyarakat adat untuk bisa hidup sejahtera di kawasan hutan mereka.
“Saya berharap pemerintah dapat menyusun kebijakan yang inklusif dan memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat adat dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Saadiah mengajak semua pihak untuk bersama-sama menghargai keberadaan masyarakat adat sebagai aset budaya bangsa. Ia menekankan bahwa keberagaman adalah kekuatan, dan memperkuat posisi masyarakat adat adalah langkah penting untuk menjaga warisan budaya Indonesia. Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) Maluku, Lenny Patty dalam orasinya mengatakan, RUU masyarakat adat sangat penting disahkan karena akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengakui dan melindungi hak-hak serta memberikan kepastian hukum atas wilayah adat yang selama ini diabaikan.
"Kami harap di pemerintahan Indonesia yang baru ini, Pak Prabowo dan Pak Gibran dapat mengesahkan RUU masyarakat adat di 100 hari pertama pemerintahan mereka," harapnya.
Dalam aksinya, ia juga mendesak agar Presiden Prabowo memulihkan kedaulatan Bangsa Indonesia atas tanah dan kekayaan alamnya serta mewujudkan kesejahteraan dengan menjalankan Reforma Agraria yang sejati sesuai mandat Konstitusi, TAP MPR No.IX Tahun 2001dan UUPA 1960.
Mendesak pemerintah Prabowo-Gibran untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan menjadi pembela masyarakat adat yang memperjuangkan hak atas wilayah adatnya. Pemerintahan Prabowo harus menegakkan supremasi hukum tanpa berpihak pada kepentingan modal atau korporasi besar semata.
"Jangan jadikan adat hanya sekadar simbolisasi dengan penggunaan pakaian adat dalam acara-acara kenegaraan. Tetapi harus bisa lebih dari itu dengan mengesahkan RUU masyarakat adat," ucap Lenny.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul:
TRIBUNPAPUBARAT.COM - Berikut daftar nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019-2024 yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Maluku Utara.
Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu, Provinsi Maluku Utara hanya terdapat satu Dapil dengan jumlah tiga kursi.
Sebanyak tiga partai politik (Parpol) mengirimkan kadernya ke Senayan.
Baca juga: Jumlah Kursi DPR RI Provinsi Maluku Utara pada Pemilu 2024, 10 Kab/Kota hanya 3 Kursi Dapil Malut
Masing-masing satu dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Golongan Karya (Golkar) Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Berikut 3 Nama Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Provinsi Maluku Utara melansir laman resmi DPR RI:
Baca juga: DPRD Provinsi Maluku Utara Tersedia 45 Kursi dengan 5 Dapil pada Pemilu 2024
A. Dapil Maluku Utara : 3 kursi
1. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos, MCOMN&MEDIAST
3. Dr Achmad Hatari, S.E., M.Si.
SD , SRN . Tahun: - 1960
SMP , SMP N. Tahun: - 1963
SMA , SMA. Tahun: - 1966
DIPLOMA Pelayaran , ATPN . Tahun: - 1970
S1 Administrasi Negara , UNIV. 17 Agustus Jakarta . Tahun: - 1985
2001, Sebagai: Bupati. Tahun: 2006 - 2011
Bupati Kab. Bungo, Sebagai: Bupati. Tahun: 2001 - 2006
PT. Jasamina Pratama, Sebagai: Direktur Utama. Tahun: 1986 - 2001
PT. Bukit Selungko Prakasa Jakarta , Sebagai: Direktur Utama. Tahun: 1986 - 2001
PT. Arbes Guntung Prakarsa, Sebagai: Direktur Utama. Tahun: 1986 - 2001
PT. Semagi Hotel Prakasa, Sebagai: Direktur Utama. Tahun: 1986 - 2001
PT. Timika Jaya Jakarta, Sebagai: Direktur Operasi. Tahun: 1982 - 1986
Comersil PT. Porodisa Raya Shipping Lines, Sebagai: Asisten Manager. Tahun: 1975 - 1979
PT. Prodisa Shipping Lines Jakarta, Sebagai: Asisten Manager. Tahun: -
Partai Indonesia Baru Jakarta, Sebagai: Setjen. Tahun: 1999 - 2004
IPMI, Sebagai: Setjen. Tahun: 1991 - 2001
Warga Jaya di Jakarta, Sebagai: Ketua. Tahun: 1975 - 1978
KAPI Kab. Merangin, Sebagai: Ketua. Tahun: 1965 - 1966
SMA Muara Bungo, Sebagai: Ketua Umum. Tahun: 1965 - 1966
HMI Jakarta, Sebagai: Ketua. Tahun: -
KNIP Jakarta, Sebagai: Ketua. Tahun: -
Pemuda Muslimin Indonesia Jakarta, Sebagai: Ketua. Tahun: -
PKRI Jakarta, Sebagai: Bendahara Umum. Tahun: -
Permaja Jaya, Sebagai: Ketua. Tahun: -
Terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2019-2024, Putra Nababan hadiri pelantikan di Ruang rapat paripurna I, Gedung 'Kura-kura' MPR, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (01/10/2019).
